KETUA PERTADAPAS RISWAN : SALAM MERDEKA...!!! PENGAWASAN BUKAN PEMERIKSAAN, SIKAP KIP PIMPINAN OPD SUDAH SESUAI ARAHAN BUPATI PALAS PMA

Lidikperistiwahukum, PALAS – Salam Merdeka...!!!, Ketua organisasi Pers PERTADAPAS Riswan Efendi Nasution menegaskan bahwa Pengawasan bukan Pemeriksaan, hal ini disampaikan kepada awak media saat ditemui di kantor Pertadapas, Senin (17/08) Sibuhuan. Menurutnya, sikap para pimpinan OPD terkait dengan KIP sudah tepat sesuai dengan arahan Bupati Padang Lawas PMA Hasibuan, tetap bermitra dan berkolaborasi dengan rekan -rekan Wartawan dan LSM yang menjalankan sosial control. Adanya  segelintir oknum Wartawan yang mengklaim sejumlah OPD tidak bersedia memberi informasi public terkait dengan anggaran adalah kepatutan karena oknum Wartawan terkait tidak menjalankan fungsinya sebagai sosial control dan sudah melampaui batas kewenangan dan tidak sesuai dengan  UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang PERS, tetapi datang menemui pimpinan SKPD layaknya Pemeriksaan atau APH (Aparat Penegak Hukum).

Ketua PERTADAPAS (Persatuan Wartawan Daerah Padang Lawas) yang menakhodai organisasi pers yang lahir dari rahim ibu pertiwi Padang Lawas itu mengatakan, "mari kita maknai hari kemerdekaan ke-81 pada tanggal 17 Agustus 2026 sebagai Kemerdekaan dalam membangun disegala sektor khususnya dibidang informasi yang sehat, benar, membangun dan anti hoax. Terkait issu santer tentang KIP, beberapa hari terakhir ini sejumlah pimpinan OPD (Orgnisasi Perangkat Daerah) banyak yang diskusi dengan kita dikantor SKPD terkait,  karena segelintir oknum Wartawan terkesan memanfaatkan arahan bupati untuk kepentingan pribadi, meminta data-data yang diluar batas kewajaran. Bukan datang sebagai sosial kontrol dan bahkan datang layaknya akan melakukan pemeriksaan seperti APH (Aparat Penegak Hukum) atau Inspektorat, jelas jika demikain itu sudah melampaui kewenangan dan bertentangan dengan KEJ dan UU Pers.

Tambahnya, saya minta kepada seluruh anggota PERTADAPAS aktif tetap menjalankan fungsi sosial control secara tepat dan benar, jangan beralih fungsi menjadi Pemeriksa atau penyidik didalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik, semua profesi punya ranah masing-masing dan didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) sudah di atur informasi yang dapat di publikasikan dan tidak semua informasi dapat di buka karena semua ada aturan dan batasan-batasan yang patut dan jika sudah keluar dari fungsi sosial control sama artinya kita melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang yang berlaku, jadilah Jurnalis yang professional dan dapat berkolaborasi dengan eksekutif membangun Padang Lawas sesuai dengan tupoksi kita sebagai insan pers.

Sedangkan Plt. Kepala Diskominfo Irsan Soleh Lubis belum lama ini dan disetiap kesempatan megatakan bahwa, Insan Pers adalah merupakan mitra Pembangunan,  Pemerintah tetap menjalin kerjasama baik dengan semua Wartawan didaerah Padang Lawas karena hanya dengan bersinergi dan kolaboratif sebaimana yang selalu di arahkan bapak Bupati Putra Mahkota Alam Hasibuan kita dapat mendorong percepatan Pembangunan di bumi Padang Lawas yang bersemboyankan “Tano adat dogomgom ibadat, luruskan niat dan teruslah bermanfaat”. Terkait dengan KIP Bupati tidak pernah alergi dengan Wartawan yang meminta informasi public dan terus menyampaikan kepada seluruh pimpinan SKPD melayani kebutuhan informasi public yang di butuhkan rekan-rekan Jurnalis untuk bahan publikasi. (R01)